Sejak 2003,
kami menolak
pangan jadi
komoditas.
Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumber daya produktif, serta menentukan kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing.
Terwujudnya kedaulatan pangan rakyat yang adil, berkelanjutan, dan berperspektif gender di Indonesia.
Membangun gerakan rakyat untuk menegakkan kedaulatan pangan di tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan berbagai elemen rakyat.
Landasan kerja yang menopang semua program kami.
Reformasi kebijakan pangan lokal & daerah
Melindungi dan mengembangkan sistem pangan lokal yang sesuai dengan sumber daya ekologis tiap kawasan.
Perdagangan yang adil
Menghentikan kebijakan dumping dan memberikan proteksi terhadap pasar pangan domestik dan lokal.
Akses & kontrol rakyat atas sumber daya
Memperluas akses rakyat terhadap lahan, benih, air, dan proses produksi-distribusi-konsumsi pangan.
Gerakan rakyat multi-elemen
Menggerakkan petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan orang muda dalam satu koalisi.
Dua dekade mengawal pangan rakyat.
KRKP dibentuk di Bogor
Menjawab kebutuhan perubahan paradigma pembangunan pangan yang menempatkan petani sebagai subyek.
Konsolidasi koalisi multi-elemen
Penguatan jaringan organisasi tani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat lintas pulau.
Nusantara Food Biodiversity
Pemetaan pangan lokal nusantara sebagai jawaban atas ketergantungan pada beras dan pangan impor.
Platform Beras Berkelanjutan
Menggagas standar beras berkelanjutan bersama akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.
Konsorsium Pangan Bernas
Bersama KEHATI & YAKINES, memimpin transformasi sistem pangan di Manggarai Barat bersama orang muda.
Pernyataan sikap ART RI–AS
Mengawal kesepakatan dagang RI–AS senilai Rp 75 triliun di sektor pertanian agar berpihak pada daulat pangan.
Dikelola kolektif, diputuskan bersama.
- Wakil organisasi anggota
- Menetapkan arah program
- Bertemu 2x setahun
- Koordinasi program
- Advokasi kebijakan
- Komunikasi publik
- Riset & kajian
- Policy brief
- Pendampingan teknis